Nasional

Hampir 270 Kepala Daerah Setuju Laksanakan Pilkada 9 Desember 2020 Mahfud MD

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan lebih dari 2/3 dari 270 kepala daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak semangat untuk segera melaksanakan Pilkada. Ia mengatakan hampir seluruh kepala daerah dari 270 kepala daerah tersebut setuju Pilkada akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. "Kalau kepala daerah berdasar monitor kami, hampir seluruhnya setuju. Ya ada satu dua (yang tidak setuju) biasa, tetapi kalau dilihat presentasenya lebih dari 2/3 bersemangat untuk segera dilaksanakan," kata Mahfud dalam keterangan tertulis yang disampaikan Tim Media Menko Polhukam pada Rabu (10/6/2020).

Menanggapi kontroversi di masyarakat terkait penyelenggaraan Pilkada 2020 pada 9 Desember nanti, Mahfud mengatakan hal tersebut adalah hal yang biasa. Namun ia yakin jika seluruh pihak terkait berpikiran baik terhadap penyelenggaraan tersebut pada akhirnya kontroversi tersebut tidak akan menimbulkan konflik. "Di masyarakat sendiri ya kotroversial. Ada yang setuju ada yang tidak itu biasa la. Setiap ada apa apa pasti ada yang setuju ada yang tidak. Semuanya berpikiran baik, tetapi menuju kebaikan itu jalannya yang berbeda. Nah itu saja sudah cukup kalau semuanya berpikiran baik, menurut saya pada akhirnya tidak akan menimbulkan konflik," kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan keputusan penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 nanti merupakan keputusan tiga pihak yakni KPU, DPR, dan pemerintah. "Itu berdasar kesepakatan tiga pihak, KPU sebagai penyelenggara yang independen kemudian DPR sebagai wakil rakyat dan pemerintah itu sepakat bahwa Pilkada itu akan dilaksanakan 9 Desember dan itu sudah penundaan karena kalau ditunda lagi juga tidak jelas, ya," kata Mahfud. Menurut Mahfud satu di antara alasan pemerintah menyutujui Pilkada serentak diadakan pada 9 Desember 2020 karena kepala daerah harus bekerja efektif.

Jika penyelenggaraan Pilkada harus diundur lagi karena pandemi covid 19, kata Mahfud, maka akan sangat banyak kepala daerah yang berstatus Pelaksana Tugas (PLT) dengan kewenangan terbatas. Menurutnya hal itu akan menyebabkan penerintah akan kesulitan dalam mengambil langkah langkah yang diperlukan di dalam pemerintahan sehari hari mengingat kewenangan PLT yang terbatas. "Artinya kepala daerah itu harus definitif. Kalau ditunda terus tanpa tahu kapan selesainya itu kan pemerintahan nanti PLT semua. Nah kalau PLT semua itu tidak bisa mengambil langkah langkah tertentu yang itu sangat diperlukan di dalam pemerintahan sehari hari," kata Mahfud.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan tidak akan ada penundaan Pemilihan Umun Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang tetap dilaksanakan pada Desember 2020. Keduanya memastikan Pilkada akan tetap diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Hal itu disampaikan keduanya saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, pada Kamis (4/6/2020).

“Kunjungan ke Kepulauan Anambas ini juga sekaligus untuk menjajaki kemungkinan pilkada serentak. Pemerintah ingin memastikan Pilkada tidak akan bergeser dari 2020. Pilkada tetap akan diselenggarakan 9 Desember 2020,” kata Mahfud MD dalam keterangan yang disampaikan Tim Media Menko Polhukam pada Kamis (4/6/2020). Tito mengungkapkan hal itu diantaranya tidak ada jaminan covid akan selesai 2021 karena tidak ada satupun ahli di dunia yang bisa memastikan kapan pandemi covid 19 berakhir. “Kalaupun ada vaksinnya baru tahun depan, belum persoalan distribusinya. Kalo spekulasi tahun depan yang belum tentu covidnya selesai, kenapa ditunda tahun depan. Kalau lihat 60 negara di dunia semua on schedule, seperti Amerika, November tahun ini melaksanakan pemilu yang lebih besar dari kita. Semua on schedule, Jerman, Perancis juga melaksanakan," kata Tito. Tito menyampaikan bahwa Anambas masuk dalam 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak.

Ia mengungkapkan sudah meminta kepada Bupati agar anggaran pilkada untuk KPUD dan Bawaslu daerah termasuk untuk menambah protokol kesehatan, APD petugas lapangan dan masyarakat pemilih segera dicairkan sehingga dapat segera dilaksanakan. “Apalagi kita sudah melaksanakan tananan baru, termasuk juga di politik terutama Pilkada. Karena 270 kepala daerah ini sudah ada batasnya harus diganti, kalau ditunda maka akan ada PLT dan kewenangannya terbatas karena mereka tidak dipilih oleh rakyat," kata Tito.

About Author

Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.

Comment here