Nasional

Itu Urusan Kejaksaan Biar Bertanggung Jawab Sendiri Mahfud MD Enggan Tanggapi Kasus Novel Baswedan

Tuntutan 1 tahun penjara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada terdakwa penyerangan Novel Baswedan menimbulkan polemik. Masyarakat menilai tuntutan tersebut tidak sepadan dengan apa yang dialami Novel Baswedan. Berbagai tokoh publik turut menanggapi tuntutan yang diterima oleh penyerang Novel.

Satu di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Namun, Mahfud enggan berkomentar banyak terkait kasus yang menimpa Novel Baswedan. Ia menyebut, kasus tuntutan ringan penyerang Novel merupakan urusan pihak Kejaksaan.

Mahfud menegaskan dirinya adalah Menteri Koordinator dan bukan Menteri Eksekutor. "Ya, itu urusan kejaksaan ya," ujar Menko Polhukam Mahfud MD, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Selasa (16/6/2020). Mahfud mengatakan, sebagai Menkopolhukam dirinya tidak boleh ikut campur dalam urusan pengadilan.

"Saya tidak boleh ikut urusan pengadilan. Saya ini koordinator, menteri koordinator bukan menteri eksekutor," tegasnya. Disamping itu, Mahfud MD menyatakan dalam mengajukan tuntutan, kejaksaan telah memiliki pertimbangan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan lembaganya. "Jadi Itu biar kejaksaan dan itu ada alasan alasan hukum yang tentu bisa mereka pertanggungjawabkan sendiri," tandasnya.

Tim pengacara terdakwa menyebut kerusakan mata yang dialami Novel bukan sepenuhnya perbuatan clientnya. Hal itu disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada Senin (15/6/2020) kemarin. Mereka menyampaikan, kerusakan mata korban diakibatkan kesalahan penanganan medis.

"Kerusakan mata korban bukan sebagai akibat langsung perbuatan terdakwa melainkan kesalahan dalam penanganan," ujar tim pengacara terdakwa, dikutip dari tayangn YouTube Kompas TV. Terlebih kala Novel menjalani perawatan di Jakarta Eye Center. Tim Advokasi Novel Baswedan menilai, tuntutan satu tahun penjara terhadap dua terdakwa kasus penyerang air keras ini memalukan.

Anggota Tim Advokasi Novel, Alghiffari Aqsa mengatakan, tuntutan tersebut sangat rendah serta tidak berpihak pada korban kejahatan. "Tuntutan ini tidak hanya sangat rendah, akan tetapi juga memalukan serta tidak berpihak pada korban kejahatan." "Terlebih ini adalah serangan brutal kepada Penyidik KPK yang telah terlibat banyak dalam upaya pemberantasan korupsi," kata Alghiffari dalam siaran pers, Kamis (11/6/2020).

Menurut Alghiffari, tuntutan itu mengonfirmasi dugaan Tim Advokasi, persidangan kasus Novel ini merupakan sandiwara. "Sandiwara hukum yang selama ini dikhawatirkan oleh masyarakat akhirnya terkonfirmasi," tegasnya. Padahal, ia menilai, kasus yang menimpa Novel dapat berpotensi menimbulkan akibat buruk yang fatal seperti meninggal dunia.

Sehingga menurut Alghiffari, jaksa seharusnya mendakwa dengan menggunakan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. "Jaksa seakan hanya menganggap kesaksian mereka tidak memiliki nilai penting dalam perkara ini." "Padahal esensi hukum pidana itu adalah untuk menggali kebenaran materiil, sehingga langkah Jaksa justru terlihat ingin menutupi fakta kejadian sebenarnya," kata Alghiffari.

About Author

Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.

Comment here